Salah satu janji yang paling disorot adalah penciptaan 10.000 lapangan kerja. Kenyataannya, peluang kerja belum muncul dalam jumlah besar, sebagian karena banyak tenaga kerja lokal memilih kembali ke sektor tambang timah karena harga yang fluktuatif. Ini merupakan realita ekonomi yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Soal perlengkapan sekolah gratis, program ini sudah dimulai meskipun baru menyentuh 102 pelajar dari keluarga tidak mampu. Pemerintah berdalih, ini adalah tahap awal yang akan terus dikembangkan dengan pendataan yang lebih akurat dan anggaran yang lebih stabil di APBD Perubahan 2025.
Janji besar lainnya, seperti pembangunan Sekolah Unggulan Garuda dan investasi asing dari Tiongkok, masih terkendala oleh status lahan dan transisi regulasi dari IMB ke PBG, yang saat ini belum memiliki regulasi teknis di tingkat daerah. Pemerintah mengakui perlunya percepatan penyusunan regulasi lokal agar pembangunan tidak terhambat.
Situasi ini diperumit oleh mundurnya dua pejabat penting, yakni Sekda Mathur Noviansyah dan Kepala BPKPD Kuspianto, yang sempat menimbulkan spekulasi publik terkait dinamika internal pemerintahan.
Tanggapan Ade Kelana: “Jangan Potong Jalan Panjang Hanya dari 100 Hari”
Menanggapi kritik tajam terhadap pemerintahan Kamarudin Muten, Di tengah kritik tajam, Ade Kelana dari LSM FAKTA menyampaikan tanggapan yang menyeimbangkan evaluasi dan dukungan., menyampaikan pandangan yang lebih moderat dan konstruktif.
“Saya justru melihat 100 hari ini sebagai cermin awal. Kalau ada yang belum berhasil, itu jadi evaluasi. Tapi kalau dibilang gagal total, itu terlalu prematur. Pembangunan itu proses panjang, dan masyarakat harus ikut jadi bagian dari solusinya, bukan hanya komentatornya,” ujar Ade Kelana.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, perubahan regulasi, serta realitas sosial-ekonomi yang cepat berubah, pemerintah daerah tetap patut diapresiasi karena sudah berani memulai sejumlah langkah reformasi.
“Jangan potong jalan panjang hanya dari 100 hari. Kita perlu lihat setahun, dua tahun ke depan, baru adil. Tapi sejak sekarang kita boleh mengingatkan, mengawal, dan memberi masukan,” tambah Ade.
Pemerintah Diminta Lebih Terbuka dan Responsif
Dari berbagai kritik dan dukungan, satu hal yang disepakati adalah: pemerintah perlu lebih terbuka dalam menyampaikan capaian dan kendala. Transparansi dan komunikasi yang aktif akan meredam prasangka dan menguatkan dukungan masyarakat.
100 hari pertama memang belum cukup untuk membalikkan semua keadaan. Tapi justru di titik inilah integritas dan keseriusan pemerintahan diuji: apakah tetap melanjutkan janji dengan kerja nyata, atau berhenti di tengah jalan hanya karena tekanan publik.
Masyarakat Belitung Timur, sebagaimana disampaikan berbagai tokoh, bukan hanya butuh janji—tapi juga kejelasan arah, keberanian memperbaiki kesalahan, dan ajakan untuk bersama membangun.
Mari kawal, bukan hanya menghakimi. Mari awasi, tapi juga memberi ruang untuk bekerja dan memperbaiki.
#NyamanBekawan bukan sekadar slogan, tapi ajakan untuk bersinergi. (S)
.jpeg)
