11 Mei 2025
Sisnet Radio-Manggar, Sejak diberlakukannya kebijakan nasional mengenai penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), berbagai daerah, termasuk Kabupaten Belitung Timur (Beltim), mulai menyesuaikan regulasi dan sistem perizinannya.
Berdasarkan informasi umum yang ditemukan melalui Google, biaya pengurusan PBG di Belitung Timur berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta, tergantung dari jenis dan luas bangunan. Proses pengurusannya pun cukup cepat, rata-rata memakan waktu 10 hingga 21 hari.
Namun, muncul sejumlah pertanyaan dan kritik tajam terkait implementasi kebijakan ini di daerah. Ade Kelana, Ketua LSM FAKTA, menyoroti belum jelasnya pelaksanaan PBG di Beltim serta transparansi terkait penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.
"Kami minta Pak Kuspianto menjelaskan terlebih dahulu soal PBG. Apakah sudah benar-benar berlaku? Apa kendala di lapangan? Dan berapa PAD yang sudah masuk dari PBG ini?" ujar Ade.
Pernyataan ini dilontarkan Ade menyusul kabar mengejutkan bahwa Kepala BPKPD Kabupaten Belitung Timur, Kuspianto, mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Ade, pengunduran diri tersebut seharusnya tidak dilakukan sebelum menyelesaikan tugas penting, terutama yang berdampak pada pendapatan daerah.
"Kalau memang ada masalah, selesaikan dulu tanggung jawabnya. Baru mundur, itu lebih fair. Jangan tinggalkan beban tanpa kejelasan kepada pejabat pengganti nanti," tegas Ade.
Ia juga mengungkapkan adanya keluhan dari para pengusaha di Beltim yang tidak dapat menyelesaikan proses PBG lantaran belum adanya aturan daerah yang secara resmi mengatur hal tersebut.
"Ini bisa jadi persoalan serius dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Kalau PAD dari sektor ini terganggu, tentu akan berdampak besar bagi pembangunan," tutupnya.
Situasi ini menjadi sorotan publik, terutama terkait akuntabilitas pejabat daerah dan kesiapan regulasi lokal dalam mengadopsi kebijakan nasional seperti PBG. Masyarakat kini menanti jawaban dari pihak berwenang mengenai sejauh mana implementasi PBG berjalan dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan daerah.(S)
