MANGGAR, SISNET RADIO – Ada satu pernyataan Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten yang menarik perhatian dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Manajemen Talenta serta tindak lanjut hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi Program Pemberantasan Korupsi, Rabu (7/10/2026).
Di hadapan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Belitung Timur hingga Kepala Puskesmas, Kamarudin menyampaikan pesan yang cukup tegas mengenai tanggung jawab jajaran pemerintahan dalam menjalankan program kerja.
“Saya bisa gagal melaksanakan program kerja kalau kalian tidak mau kerja,” ujar Kamarudin dalam arahannya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan program pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga pada keseriusan seluruh jajaran yang telah diberikan amanah untuk menjalankannya.
Diberi Amanah untuk Menjalankan Visi dan Program
Kamarudin menjelaskan, dirinya memiliki harapan dan niat untuk membawa Belitung Timur menuju arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Ia menyebut terdapat sejumlah agenda besar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk upaya membuka pintu gerbang ekonomi bagi Belitung Timur.
Namun, menurutnya, visi dan program tersebut tidak mungkin berjalan apabila hanya menjadi tanggung jawab seorang bupati.
Kepala daerah membutuhkan jajaran pemerintahan yang mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi pekerjaan nyata di lapangan.
“Saya angkat kalian untuk menjalankan visi-visi program kerja saya,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus mengingatkan para pejabat dan aparatur bahwa jabatan yang dipercayakan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk bekerja dan mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kalian Tidak Akan Dituntut Rakyat, Saya yang Disalahkan”
Dalam arahannya, Kamarudin juga menyinggung mengenai konsekuensi dari setiap program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, masyarakat pada akhirnya akan melihat hasil dari program pemerintah. Ketika target tidak tercapai, kepala daerah menjadi pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara politik dan administratif oleh masyarakat.
“Kalian kan tidak akan dituntut rakyat. Saya yang disalahkan seperti bupati-bupati sebelumnya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Kamarudin ingin jajaran pemerintah daerah memahami posisi masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bagi seorang kepala daerah, keberhasilan pembangunan tidak dapat dibangun seorang diri. Dibutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan, kemauan dan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Integritas dan Komitmen Harus Dibuktikan dengan Kerja
Kamarudin juga mengingatkan bahwa para pejabat telah memiliki komitmen dan fakta integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui pelaksanaan pekerjaan, bukan berhenti pada pernyataan atau dokumen administratif.
Pesan tersebut menjadi semakin relevan dengan agenda rapat yang juga membahas tindak lanjut evaluasi program pemberantasan korupsi dan manajemen talenta ASN.
Dalam sambutan resminya pada forum yang sama, Kamarudin memang menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan proses pemerintahan berlangsung transparan, akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan.
Bupati: Tidak Ingin Membalas, Tetapi Semua Harus Bertanggung Jawab
Dalam bagian lain arahannya, Kamarudin juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin menggunakan jabatan untuk melakukan tindakan balasan terhadap pihak-pihak yang mungkin tidak sejalan dengannya.
Ia menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah pekerjaan dan tanggung jawab.
Pesan yang disampaikan tersebut dapat dibaca sebagai penekanan bahwa perbedaan sikap maupun dinamika internal tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Yang dibutuhkan adalah kerja bersama.
Sebab, program pemerintah pada akhirnya bukan milik seorang bupati, wakil bupati maupun kepala OPD tertentu. Program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat Belitung Timur.
Dari Visi Menjadi Kerja Nyata
Pernyataan Kamarudin mengenai “pintu gerbang ekonomi” juga memiliki kaitan dengan visi pembangunan yang selama ini disampaikannya. Dalam agenda sektor perhubungan, misalnya, pemerintah daerah sebelumnya menempatkan pengembangan pelabuhan sebagai salah satu upaya membuka akses ekonomi Belitung Timur.
Namun, visi sebesar apa pun membutuhkan perangkat pemerintahan yang mampu bekerja secara konsisten.
Di sinilah pesan Bupati menjadi penting: visi harus diterjemahkan menjadi program, program harus dilaksanakan, dan pelaksanaan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Tanpa kerja aparatur di lapangan, sebuah program hanya akan menjadi rencana di atas kertas.
Pesan untuk Seluruh Jajaran Pemerintah
Rapat koordinasi tersebut pada akhirnya tidak hanya membahas administrasi pemerintahan maupun evaluasi program pemberantasan korupsi.
Lebih jauh, forum itu menjadi ruang bagi kepala daerah untuk mengingatkan seluruh jajarannya tentang arti sebuah amanah.
Jabatan membawa tanggung jawab.
Kepercayaan membawa kewajiban.
Dan program kerja membutuhkan kerja nyata.
Bagi masyarakat, ukuran akhirnya sederhana: apakah program pemerintah benar-benar berjalan dan memberikan manfaat?
Karena itu, pernyataan Kamarudin Muten, “Saya bisa gagal melaksanakan program kerja kalau kalian tidak mau kerja,” menjadi salah satu pesan paling kuat dalam rapat tersebut.
Pesan itu bukan hanya ditujukan kepada satu atau dua orang, tetapi menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan Belitung Timur membutuhkan kekompakan, integritas dan kesungguhan seluruh jajaran pemerintahan.
SISNET RADIO
90.5 FM – Informasi Lokal Belitung Timur
“Satu Hati Bangun Negeri”
