SISNET RADIO, MANGGAR — Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Belitung Timur.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong agar pengelolaan Alokon dilakukan secara lebih tertib, mulai dari perencanaan kebutuhan, ketersediaan stok, distribusi hingga pelaporan.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, dalam kegiatan Diskusi Partisipatif dan Pembinaan Penguatan Sistem Tata Kelola Alokon Tingkat Kabupaten Beltim Tahun 2026 di Resto dan Cafe Pondok Kopi, Rabu (28/10/2026).
Yudi menegaskan, kualitas dan efektivitas Alokon harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Karena kita bicara Alokon ini yang bakal dikonsumsi oleh masyarakat, kita harus memastikan kualitasnya, dari sisi efektivitasnya,” ujar Yudi.
Kebutuhan Alokon Beltim Baru 79 Persen
Yudi mengatakan perencanaan kebutuhan Alokon harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Untuk membantu proses tersebut, BKKBN menyediakan Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA) yang dapat digunakan fasilitas pelayanan kesehatan dan perangkat terkait untuk melaporkan kondisi stok.
Menurut Yudi, laporan stok menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebutuhan dan perencanaan pengadaan Alokon.
“Kita harus tahu Kabupaten Beltim butuhnya apa. Untuk itu kita siapkan tools-nya, namanya aplikasi SIRIKA,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat terpenuhinya kebutuhan kontrasepsi di Kabupaten Belitung Timur saat ini berada di kisaran 79 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih diperlukan penguatan dalam perencanaan dan pengelolaan agar kebutuhan kontrasepsi masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Pemkab Tekankan Distribusi dan Pelaporan
Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pengelolaan Alokon memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan Alokon harus didukung sistem penyediaan, distribusi, penyimpanan dan pelaporan yang tertib serta tepat sasaran.
“Kegiatan ini memiliki arti penting untuk memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam pengelolaan Alokon guna mendukung keberlangsungan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masyarakat,” kata Kamarudin.
Bupati juga menekankan bahwa pengelolaan Alokon tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan perangkat daerah, tenaga kesehatan hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
Melalui koordinasi tersebut, berbagai kendala dalam pengelolaan Alokon diharapkan dapat segera diketahui dan ditangani bersama.
Kamarudin berharap kegiatan tersebut menghasilkan kesepahaman, rekomendasi serta rencana kerja yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Belitung Timur.
Sisnet Radio 90,5 FM — Informasi Lokal Belitung Timur.
