Sisnet Radio-Belitung Timur. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belitung Timur, Dr. Rita Susanti, memimpin rapat koordinasi terkait tindak lanjut rencana tata kelola kerja sama kemitraan dalam jasa penambangan komoditas timah di Kabupaten Belitung Timur. Rapat ini digelar di Aula Kejari Beltim pada Selasa (18/2) dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Beltim Harli Agusta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Beltim Novis Ezuar, Pabung Kodim Belitung 0414 Mayor Czi Ahmad Tabrani, Kasat Reskrim Polres Beltim AKP Ryo Guntur Triatmoko, serta Kepala Unit PT Timah Tbk Ronanta Tarigan.
Kajari Beltim, Dr. Rita Susanti, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan rapat koordinasi kedua terkait tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan keberlanjutan pengelolaan pertambangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dan telah menghasilkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah perlunya eksplorasi untuk mengetahui secara pasti jumlah cadangan timah di Belitung Timur agar dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dr. Rita Susanti yang didampingi oleh Kasi Intelijen Kejari Beltim, Ahmad Muzayyin.
Dalam forum ini, berbagai aspek krusial turut dibahas, termasuk regulasi kemitraan antara PT Timah Tbk dan kelompok masyarakat yang beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Menurut Kajari Beltim, diperlukan regulasi yang mengikat agar pengelolaan pertambangan berjalan adil serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
“Kami berupaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik melalui koordinasi lintas sektor. Kejaksaan Negeri Belitung Timur hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Unit PT Timah Tbk, Ronanta Tarigan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya Kejari Beltim dalam memperbaiki tata kelola kemitraan penambangan timah agar lebih profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami menyambut baik langkah ini karena bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih baik. Kami berharap legalitas dan badan hukum yang bermitra dengan PT Timah benar-benar jelas dan sesuai ketentuan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, terutama terkait tenaga kerja dan perizinan,” ungkap Ronanta Tarigan.
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pertambangan yang lebih transparan dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pertambangan timah di Belitung Timur dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah dan masyarakat.(s)
