Manggar, Sisnet Radio –Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menghadapi tekanan serius menjelang batas akhir penyesuaian kebijakan fiskal nasional pada 2027. Sebanyak 1.968 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut berpotensi terdampak kebijakan pembatasan belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Bupati Beltim, Kamarudin Muten, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para PPPK dengan membawa persoalan ini langsung ke pemerintah pusat.
“Nasib 1.968 PPPK ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi sebagian besar kontraknya akan berakhir pada Juli 2026. Ini harus kita perjuangkan bersama,” ujar Kamarudin, Minggu (5/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan Maras Taun dan Halal Bihalal 2026 di Dusun Ulim, Desa Lassar, Kecamatan Membalong.
Tekanan Fiskal dan Dilema Pelayanan Publik
Berdasarkan ketentuan UU HKPD, pemerintah daerah diwajibkan menekan porsi belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD paling lambat tahun 2027. Namun, kondisi di Beltim menunjukkan angka belanja pegawai telah melampaui 42 persen, jauh di atas ambang batas yang ditentukan.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis antara kepatuhan terhadap regulasi fiskal dan kebutuhan riil pelayanan publik.
“Di satu sisi tenaga PPPK sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan masyarakat. Di sisi lain, ada aturan yang wajib kita patuhi. Ini dilema yang nyata bagi daerah,” kata Kamarudin.
Tahun 2026 Jadi Fase Kritis Penyesuaian
Meski UU HKPD telah diberlakukan sejak 2022, pemerintah pusat memberikan masa transisi selama lima tahun. Dengan demikian, tahun 2026 menjadi fase krusial bagi pemerintah daerah untuk mulai melakukan langkah-langkah strategis dalam menyeimbangkan struktur belanja.
Di Beltim, tingginya belanja pegawai tidak terlepas dari kebutuhan besar tenaga kerja di sektor pelayanan dasar, terutama:
- pendidikan,
- kesehatan, serta
- administrasi pemerintahan.
Sebagian besar kebutuhan tersebut selama ini ditopang oleh tenaga PPPK.
Langkah Strategis: Konsultasi ke KemenPAN-RB
Sebagai langkah konkret, Bupati Kamarudin menyatakan akan segera melakukan konsultasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah skema solusi yang akan dibahas secara menyeluruh, guna mencari jalan tengah antara kepatuhan fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik.
“Kami akan membawa skema yang sudah disiapkan untuk didiskusikan bersama pemerintah pusat. Harapannya ada solusi yang tidak merugikan daerah maupun tenaga PPPK,” ujarnya.
Dampak Nasional, Butuh Kebijakan Terintegrasi
Kamarudin menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya dialami Kabupaten Beltim, melainkan juga menjadi tantangan hampir seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan dari pemerintah pusat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak disertai fleksibilitas berpotensi menimbulkan dampak sosial, terutama bagi tenaga PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik.
“Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan ketentuan fiskal nasional,” tegasnya.(A)
