BELITUNG TIMUR, SISNET RADIO — Perubahan desil kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu persoalan yang banyak dipertanyakan warga, terutama ketika perubahan tersebut berdampak terhadap akses terhadap berbagai program bantuan sosial dan jaminan sosial pemerintah.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur Ronny Setiawan menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk melakukan sanggahan apabila merasa data kondisi sosial-ekonominya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Menurut Ronny, masyarakat tidak cukup hanya mempertanyakan perubahan desil, tetapi perlu menunjukkan bukti dan data yang dapat memperkuat bahwa kondisi kesejahteraannya memang tidak sesuai dengan hasil pemutakhiran data.
“Upaya awal itu memang dari masyarakat sendiri. Mereka mempunyai kesempatan untuk menyanggah dan memberikan bukti bahwa mereka sebenarnya layak berada pada desil yang lebih rendah,” jelas Ronny dalam wawancara bersama Sisnet Radio.
Ia menjelaskan, perubahan peringkat kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel sosial dan ekonomi, termasuk kondisi tempat tinggal, pekerjaan, kepemilikan aset maupun properti, serta data lainnya yang menjadi bagian dari proses penilaian.
Secara nasional, pemerintah saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data penerima manfaat. Kementerian Sosial menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah variabel sosial-ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik dan kepemilikan aset. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Bukan Semata-Mata Soal Belanja Online
Dalam wawancara tersebut, Sisnet Radio juga menanyakan apakah aktivitas belanja melalui platform digital seperti Shopee atau Lazada dapat berpengaruh terhadap kondisi data kesejahteraan.
Ronny menyebut aktivitas ekonomi seseorang dapat menjadi bagian dari gambaran kondisi sosial-ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan desil tidak ditentukan oleh satu indikator saja.
Dengan demikian, pernyataan mengenai belanja online perlu dipahami dalam konteks keseluruhan variabel yang membentuk penilaian kesejahteraan, bukan semata-mata karena seseorang pernah melakukan transaksi melalui platform digital.
Data resmi Kemensos sendiri menyebut desil dihitung berdasarkan berbagai variabel sosial-ekonomi dan bersifat dinamis. Apabila data tidak sesuai kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos, dengan menyampaikan kondisi nyata yang dapat diverifikasi. Data tersebut kemudian dihitung ulang secara periodik oleh BPS.
Perubahan Desil Bisa Berdampak pada Jaminan Sosial
Persoalan menjadi lebih serius ketika perubahan desil berhubungan dengan kepesertaan program bantuan dan jaminan sosial, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Ronny menjelaskan bahwa perubahan status kesejahteraan dapat berpengaruh terhadap kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah. Namun, masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria tetap memiliki ruang untuk melakukan sanggahan dan memperbaiki data.
Kementerian Sosial sendiri pada 2026 terus melakukan penetapan dan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Salah satunya melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Agustus 2026.
Ronny juga menyinggung keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah dalam membiayai iuran jaminan kesehatan. Menurutnya, pembiayaan PBI-JK melibatkan pemerintah pusat dan dapat berkaitan pula dengan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah.
Karena itu, menurut Ronny, perubahan status kepesertaan tidak selalu dapat dilihat hanya dari satu sisi. Ada persoalan data, kriteria penerima, kuota, serta kemampuan anggaran yang perlu dipahami secara bersama.
Dinsos: Jangan Hanya Berpikir Bagaimana Turun Desil
Lebih jauh, Ronny mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap persoalan desil.
Menurutnya, tujuan utama pembangunan kesejahteraan bukan sekadar membuat masyarakat turun ke desil tertentu agar kembali memperoleh bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kondisi ekonomi masyarakat benar-benar meningkat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
“Sebetulnya kita bukan saat ini berbicara bagaimana kita menurunkan desil. Kita bagaimana kesejahteraan kita makin naik,” ujar Ronny.
Ia mencontohkan, peningkatan kesejahteraan dapat terjadi ketika usaha masyarakat berkembang, memperoleh pekerjaan yang layak, memiliki pendapatan yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Pendekatan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan dua strategi besar dalam penanganan kemiskinan, yakni perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan serta pemberdayaan agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitas ekonominya.
Program pemberdayaan, kata Ronny, dapat diarahkan pada pengembangan kewirausahaan, penguatan usaha masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, perkembangan teknologi dan otomatisasi juga membuat kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja berubah.
Perusahaan, menurutnya, semakin dituntut mengutamakan efektivitas dan efisiensi, termasuk penggunaan teknologi dan mesin. Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tertentu semakin meningkat.
Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi dan dunia kerja.
Masyarakat dan Pemerintah Harus Bergerak Bersama
Ronny menilai persoalan kesejahteraan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Masyarakat, pemerintah dan dunia usaha memiliki peran masing-masing dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik.
Ia mencontohkan program pemerintah yang memiliki efek berantai terhadap masyarakat. Menurutnya, ketika sebuah program pemerintah melibatkan tenaga kerja, membeli produk masyarakat atau menggerakkan aktivitas usaha lokal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian di sekitarnya.
Pada akhirnya, persoalan desil bukan hanya mengenai angka 1 sampai 10. Di balik angka tersebut terdapat kondisi nyata kehidupan masyarakat yang harus terus diperbarui agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.
Kemensos menegaskan bahwa desil bersifat dinamis dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan sasaran bantuan sosial. Untuk saat ini, desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako, sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK, dengan tetap mengikuti ketentuan dan proses penetapan yang berlaku.
Bagi masyarakat Belitung Timur yang merasa perubahan data desil tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, pesan yang disampaikan Dinas Sosial cukup jelas: jangan hanya mengeluhkan perubahan data, tetapi lakukan sanggahan dengan membawa bukti dan informasi yang sesuai kondisi nyata.
Pada saat yang sama, pemerintah juga dituntut memastikan proses pemutakhiran data berlangsung akurat, transparan dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara objektif.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan sosial bukan semata-mata berapa banyak warga yang menerima bantuan, tetapi seberapa banyak masyarakat yang secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraannya dan berdiri lebih mandiri. (S)
