"Kami mengharapkan PT. Timah dapat lebih transparan dalam menetapkan persyaratan kerja sama, sehingga mekanisme kemitraan dengan masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan regulasi yang mengikat antara PT. Timah dan koperasi guna memastikan pengelolaan pertambangan yang adil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dr. Rita Susanti.
Rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi utama, di antaranya peningkatan transparansi PT. Timah dalam menentukan lokasi tambang yang dapat dikerjasamakan, koordinasi lebih lanjut antara Forkopimda untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan adil, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pertambangan. Selain itu, sistem blok yang diterapkan harus menghindari praktik monopoli guna menciptakan tata kelola yang lebih sehat dan berdaya saing.
Bupati Beltim Burhanudin turut mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi ini, yang dinilai memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah.
"Rapat koordinasi ini sangat penting dalam membahas tata kelola pertambangan timah di Beltim. Dengan pengelolaan yang lebih baik, aktivitas penambangan rakyat dapat ditata dan diatur secara optimal sehingga mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat," ujar Burhanudin kepada Diskominfo SP Beltim.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan, diharapkan tata kelola pertambangan timah di Belitung Timur dapat berlangsung secara transparan, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. (sis)
(Berita ini dirilis ulang oleh SISnet Radio berdasarkan informasi dari Diskominfo SP Beltim.)