SISnet Radio - Simpang Pesak, 28 Oktober 2025. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Pemkab Beltim) menegaskan komitmennya untuk mendampingi warga Pulau Ketapang dalam penyelesaian permasalahan status kepemilikan lahan yang menjadi isu utama pembangunan di wilayah tersebut. Aspirasi ini disampaikan warga dalam dialog langsung bersama Bupati Beltim Kamarudin Muten dan Wakil Bupati Khairil Anwar pada kunjungan kerja di Kecamatan Simpang Pesak, Selasa (28/10/2025).
Kepala Dusun Pulau Batu, Ratna, menyampaikan bahwa ketidakpastian status lahan kerap menghambat proses peningkatan fasilitas publik, termasuk sarana pendidikan dan infrastruktur dasar.
“Setiap rencana pembangunan selalu terkendala pada status lahan. Ada pihak yang mengklaim kepemilikan. Ini menjadi tantangan utama kami,” ujar Ratna.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menuntut penyelesaian instan, namun membutuhkan kejelasan proses guna memastikan pembangunan dapat berjalan efektif.
“Yang kami harapkan adalah kejelasan langkah. Dengan status lahan yang jelas, pembangunan sekolah dan fasilitas umum dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Bupati: Penyelesaian Bertahap dan Berbasis Data
Menanggapi aspirasi warga, Bupati Kamarudin menekankan bahwa penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan secara hati-hati, berbasis data valid, dan melalui musyawarah terbuka untuk menghindari potensi konflik di masa depan.
“Persoalan status lahan ini harus dilihat secara komprehensif. Kita tidak ingin meninggalkan persoalan baru untuk lima tahun ke depan,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa langkah pemerintah tidak boleh terburu-buru hanya demi pencitraan sesaat, melainkan harus direncanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah akan mengawal proses pendataan dan musyawarah sesuai mekanisme, agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan dan diterima seluruh pihak,” jelasnya.
Pendekatan Komprehensif untuk Pembangunan Kepulauan
Pemkab Beltim berkomitmen menjalankan proses identifikasi lahan secara bertahap bersama unsur kecamatan, desa, dan lembaga terkait, sehingga pembangunan fasilitas publik di Pulau Ketapang dapat berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Beltim untuk memastikan pembangunan yang inklusif, adil, dan memperhatikan karakter wilayah kepulauan.
Dengan pendampingan pemerintah, diharapkan proses penyelesaian administrasi dan kepastian hukum terkait lahan dapat memperkuat fondasi pembangunan Pulau Ketapang sebagai bagian integral dari wilayah Belitung Timur.(dk)
