SISNET RADIO | BELITUNG TIMUR — Sejumlah kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur agar kebijakan zona nol tambang laut di wilayah Belitung Timur tetap dipertahankan.
Aspirasi tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para perwakilan desa khawatir adanya perubahan regulasi nantinya membuka peluang masuknya aktivitas pertambangan laut di perairan Belitung Timur.
Dalam penyampaiannya, Izhar menjelaskan bahwa aspirasi yang dibawa para kepala desa dan BPD bukanlah penolakan terhadap pembahasan Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K secara keseluruhan. Mereka berharap ketentuan mengenai zona nol tambang laut tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan.
Menurutnya, aspirasi tersebut muncul karena masyarakat pesisir khawatir wilayah yang selama ini tidak diperuntukkan bagi pertambangan laut justru berubah dalam pembahasan regulasi yang sedang berlangsung.
Menindaklanjuti aspirasi itu, hasil penyampaian para kepala desa direncanakan akan dirangkum dalam kesimpulan rapat dan diteruskan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan zonasi wilayah pesisir.
Perbedaan Pandangan di Tengah Masyarakat
Dalam keterangannya, Izhar juga mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pertambangan laut. Sebagian masyarakat menerima atau mendukung kegiatan tersebut, sementara kelompok lainnya menolak karena khawatir terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, terutama bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Ia menilai Belitung Timur memiliki potensi kelautan yang perlu dijaga. Keberadaan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyikapi kemungkinan perubahan zonasi.
Menurut pandangan pribadinya, kebijakan zona nol tambang laut yang selama ini berlaku patut dipertahankan apabila dinilai mampu menjaga potensi laut dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
Menjaga Laut dan Masa Depan Masyarakat Pesisir
Aspirasi yang disampaikan para kepala desa dan BPD ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut masa depan wilayah pesisir.
Bagi masyarakat yang bergantung pada laut, perubahan zonasi bukan sekadar persoalan regulasi, melainkan juga menyangkut keberlanjutan mata pencaharian, kondisi lingkungan, serta masa depan generasi berikutnya.
Karena itu, tindak lanjut DPRD Kabupaten Belitung Timur dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap aspirasi tersebut menjadi hal yang patut dicermati.
Sisnet Radio — Satu Hati Bangun Negeri.
