MANGGAR, SISNET RADIO – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi juga memiliki integritas, profesionalitas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Manajemen Talenta serta Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi, yang digelar di Auditorium Zahari MZ, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten, didampingi Wakil Bupati. Hadir pula Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Belitung Timur, Plt. Direktur RSUD Muhammad Zein serta Kepala Puskesmas se-Beltim.
Namun, rapat tersebut bukan sekadar agenda koordinasi rutin. Di balik pembahasan manajemen talenta ASN dan evaluasi program pemberantasan korupsi, terdapat pesan penting yang disampaikan Bupati: kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang menjalankannya serta seberapa kuat sistem pengawasan dan integritas dibangun.
Manajemen Talenta Bukan Sekadar Menempatkan ASN
Dalam arahannya, Bupati Kamarudin Muten menekankan pentingnya penerapan Manajemen Talenta ASN secara objektif.
Menurutnya, setiap ASN harus ditempatkan dan dikembangkan berdasarkan kompetensi, kinerja serta potensi yang dimiliki.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar menempatkan aparatur pada posisi tertentu, tetapi mampu menemukan dan mengembangkan talenta terbaik yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat.
“Manajemen Talenta bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, menempatkan dan mengembangkan ASN kita secara objektif berdasarkan kompetensi, kinerja dan potensi yang terukur,” kata Kamarudin.
Bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Angka MCSP Tinggi, Tetapi SPI Menjadi Alarm
Perhatian khusus Bupati juga diarahkan pada hasil pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi.
Kamarudin menyampaikan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Kabupaten Belitung Timur pada 2025 mencapai 85,96.
Angka tersebut menunjukkan adanya capaian dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun, pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif.
Pasalnya, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Belitung Timur berada di angka 76,62 dan masuk kategori “Waspada”.
Angka tersebut menjadi perhatian serius.
Bagi Bupati, capaian tersebut harus dipandang sebagai alarm untuk memperkuat pembenahan, bukan sekadar angka yang tercantum dalam laporan evaluasi.
“Hal ini merupakan peringatan keras bagi kita untuk segera membenahi tata kelola secara menyeluruh,” tegasnya.
Pencegahan Korupsi Bukan Hanya Tugas Inspektorat
Bupati mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada Inspektorat atau satu perangkat daerah tertentu.
Menurutnya, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Sistem pemerintahan harus dibangun sedemikian rupa sehingga ruang terjadinya penyimpangan semakin kecil. Karena itu, pembenahan tidak hanya menyangkut pengawasan setelah sebuah proses berjalan, tetapi juga bagaimana sistem sejak awal dirancang secara transparan dan akuntabel.
Dalam konteks MCSP, terdapat delapan area intervensi yang menjadi perhatian, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah serta penguatan APIP.
Delapan area tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: bagaimana pemerintahan berjalan dengan sistem yang semakin tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Minta OPD Jangan Bekerja Sendiri-Sendiri
Kamarudin meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan tidak bekerja dalam pola sektoral.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memastikan seluruh proses pemerintahan bebas dari konflik kepentingan.
Pesan tersebut menjadi penting karena keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh satu OPD, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan.
Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengadaan, pelayanan kepada masyarakat hingga pengawasan harus memiliki standar integritas yang sama.
Integritas Menjadi Modal Kepercayaan Masyarakat
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap.
Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang dapat dipercaya.
Pemerintahan yang bersih akan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dan dari hubungan itulah pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.
Karena itu, Bupati Kamarudin Muten mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah membangun pemerintahan yang tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga bersih, profesional dan dipercaya masyarakat.
“Mari kita bangun pemerintahan yang tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat, demi mewujudkan Beltim Nyaman dan Berkemajuan.”
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan Belitung Timur tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur maupun program pembangunan fisik, tetapi juga tentang manusia yang mengelola pemerintahan dan sistem yang menjamin setiap kebijakan berjalan dengan benar.
Rapat koordinasi ini pun diharapkan menjadi momentum bagi seluruh OPD, kecamatan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat komitmen bersama menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, birokrasi yang kuat bukan hanya birokrasi yang mampu bekerja, tetapi birokrasi yang mampu bekerja dengan benar, transparan dan bertanggung jawab.
SISNET RADIO
90.5 FM – Informasi Lokal Belitung Timur
“Satu Hati Bangun Negeri”
