Manggar, Sisnet Radio – Rendahnya harga jual pasir timah yang diterima para penambang di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan DPRD Beltim. Persoalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat penambang itu akhirnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Beltim, Senin (20/7/2026) sore.
RDP dipimpin Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja dan dihadiri Bupati Beltim Kamarudin Muten, Kapolres Beltim AKBP Husni Tamrin, anggota DPRD Beltim, perwakilan PT Timah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta sekitar 20 perwakilan penambang yang dipimpin Wartha Ade Pramana.
Pertemuan berlangsung terbuka dengan agenda utama membahas disparitas harga pembelian pasir timah di Pulau Belitung yang dinilai masih jauh lebih rendah dibandingkan harga di Pulau Bangka. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan.
Penambang Harapkan Harga Lebih Layak
Koordinator penambang, Wartha Ade Pramana, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat penambang, khususnya dari Kecamatan Damar, yang selama ini terdampak rendahnya harga jual pasir timah.
Ia mengungkapkan, sebelumnya para penambang berencana menggelar aksi unjuk rasa. Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan DPRD melalui forum dialog.
"Kami datang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat penambang, khususnya penambang Damar dan umumnya penambang Belitung Timur. Kami berharap ada perubahan harga dalam waktu dekat," ujar Ade.
Menurutnya, sebagian besar penambang saat ini terpaksa menjual pasir timah dengan harga Rp125.000 hingga Rp140.000 per kilogram OC 72, jauh di bawah harapan mereka. Kondisi ekonomi membuat banyak penambang tidak memiliki pilihan selain menjual hasil tambang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Masyarakat menjual bukan karena ingin, tetapi karena harus memenuhi kebutuhan hidup. Harapan kami ada penyesuaian harga sehingga penambang bisa memperoleh harga yang lebih layak," katanya.
Ade berharap hasil RDP tersebut segera ditindaklanjuti. Para penambang memberikan waktu sekitar satu pekan kepada seluruh pihak terkait untuk mencari solusi nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi.
"Kami berharap ada bukti nyata. Kalau memang ada perubahan harga, tentu itu yang kami inginkan. Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui komunikasi yang baik," tambahnya.
DPRD Dorong PT Timah Lakukan Konsolidasi
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja mengatakan persoalan utama yang dihadapi penambang adalah masih besarnya selisih antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima masyarakat di lapangan.
Menurut Fezzi, salah satu penyebab kondisi tersebut berkaitan dengan tata kelola pembelian serta keterbatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Persoalan RKAB memang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD. Namun, dalam jangka pendek kami meminta PT Timah segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor agar ada penyesuaian harga di tingkat penambang," tegas Fezzi.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai langkah penyesuaian harga merupakan solusi paling realistis yang dapat dilakukan sambil menunggu penyelesaian persoalan RKAB melalui koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selain itu, DPRD juga menyoroti adanya perbedaan alokasi RKAB antara Pulau Belitung dan Pulau Bangka yang dinilai cukup signifikan. DPRD berharap persoalan tersebut dapat dikoordinasikan PT Timah dengan pemerintah pusat sehingga tata kelola pertambangan semakin baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pertambangan Masih Menjadi Penopang Ekonomi Beltim
Fezzi menegaskan bahwa sektor pertambangan timah masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Belitung Timur, selain sektor perkebunan dan perikanan. Karena itu, menurutnya, peningkatan kesejahteraan penambang akan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah.
"Kalau kesejahteraan penambang meningkat, tentu akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat Belitung Timur. Harapan kami ada perbaikan harga sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya," pungkas Fezzi.
RDP tersebut menjadi langkah awal dalam mencari solusi atas persoalan harga pasir timah di Belitung Timur. Pemerintah daerah, DPRD, PT Timah, serta perwakilan penambang sepakat untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian, rasa keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat penambang.
Redaksi Sisnet Radio
